Pernah Tuntut Pemekaran, Kecamatan Sepaku Kini Bakal Jadi Lokasi Ibu Kota Baru RI

SUARA DESA | Penajam Paser Utara -

Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini ramai diperbincangkan. Bersama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, kecamatan terjauh dari Kabupaten Penajam Paser Utara ini bakal jadi kawasan ibu kota negara. 

Siapa sangka, dulunya Kecamatan Sepaku pernah menuntut pemekaran dan ingin mendirikan daerah otonomi baru (DOB) berupa kabupaten. Namun, usulan tersebut baru sebatas wacana. Tak ada dukungan sama sekali dari pemerintah daerah maupun DPRD-nya.

Mengapa Kecamatan Sepaku ingin memisahkan diri? Alasan sederhananya karena pemerataan pembangunan. Akses jalan dari pusat kabupaten tak terawat. Banyak jalan yang rusak. Akses lain dari Kabupaten Kutai kartanegara juga sama nasibnya.

Penderitaan lain yang dirasakan warga adalah transportasi publik yang tidak tersedia. Memang, Kecamatan Sepaku belum disebut secara eksplisit oleh Presiden Joko Widodo saat konferensi pers pengumuman ibu kota baru. 

Namun, jika melihat lokasi dan akses infrastruktur yang sedang dikembangkan saat ini, kecamatan inilah letak ibu kota itu.

"Siapa sangka, wacana pemekaran dulu tak didukung di era (bupati sebelumnya) Pak Yusran untuk jadi kabupaten sendiri, kini justru Kecamatan Sepaku bakal menjadi ibukota baru," kata Anggota DPRD Penajam Paser Utara, Sariman, Rabu (28/8/2019).

Sariman yang terpilih di Daerah Pemilihan Kecamatan Sepaku ini dulunya adalah salah satu tokoh penggagas pemekaran itu. Kini, dia bersama warga Kecamatan Sepaku menyambut baik terpilihnya Penajam Paser Utara sebagai bagian dari rencana ibu kota negara.

"Harapan itu muncul setelah pengumuman ibu kota yang baru. Harapan untuk pemerataan pembangunan dan kehidupan yang lebih baik," tuturnya. 

Saat ini, pihaknya sedang membuat rencana jangka panjang untuk meningkatkan skill masyarat di sana. Agar ketika ibu kota berdiri, warga Kecamatan Sepaku bisa meningkatkan ekonominya dan memaksimalkan keberadaan orang-orang yang datang.

"Menjadi ibu kota memang hal yang menyenangkan, tapi memang harus diimbangi dengan sumber daya manusianya. Agar ke depan masyarakat kita tidak termarjinalkan oleh kondisi," tuturnya.

Selain itu, Sariman pun kini terus mengingatkan warga untuk tidak tergiur menjual lahannya. Sebab, lahan yang dimiliki warga adalah aset yang harus dijaga.

"Ke depan nilai tanah akan sangat tinggi, tapi kami berharap masyarakat tak mudah menjual tanahnya. Karena itu merupakan modal besar untuk hidup di ibu kota," pungkasnya.

Terpisah, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Ghofur Mas’ud menjelaskan, sejak kepemimpinannya upaya pemerataan pembangunan terus dilakukan. Ghofur yang terpilih pada Pilkada tahun 2018 sadar betul jika masih ada daerahnya yang tertinggal.

"Saat ini yang sedang kami perjuangkan terlebih dulu adalah pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan. BPJS kami gratiskan," katanya.

Dalam rencana kerjanya, Ghofur menyebut pembenahan infrastuktur di kecamatan juga menjadi prioritas. Sejak terpilihnya Penajam Paser Utara sebagai kawasan ibu kota, dia pun sangat bersyukur.

"Kami sangat bersyukur ini akan jadi momentum bersama pemerataan pembangunan di sini. Akan ada pembangunan secara masif dan dilakukan bersama-sama, baik pemerintah daerah sendiri, pemerintah provinsi, dan tentu saja pemerintah pusat," dia menandaskan.

Sumber : liputan6

Editor : Diko