Bedah 445 Rumah di Tabanan, Kementerian PUPR Salurkan Dana Rp 7,7 Miliar


SUARA DESA | Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memberikan bantuan bedah rumah lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada sebanyak 445 rumah di Kabupaten Tabanan, Bali. Total dana yang disalurkan sekitar Rp 7,787 miliar. 

"Kami berharap pelaksanaan Program BSPS atau bedah rumah ini dapat membantu masyarakat di Tabanan Bali agar bisa memiliki rumah yang layak huni," ujar Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Niken Nawangsasi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2019).

Niken menjelaskan, program BSPS merupakan salah satu dari pelaksanaan Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah yang laik bagi masyarakat. 

Untuk itu, pihaknya berharap dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mensukseskan program yang dikenal masyarakat dengan program bedah rumah tersebut.

"Di Kabupaten Tabanan ini Kementerian PUPR menyalurkan bantuan bedah rumah sebanyak 445 unit rumah," sambung dia.

Lebih lanjut, Niken menambahkan, pemerintah hanya akan memberikan bantuan BSPS hanya satu kali kepada masyarakat yang memiliki hunian berkrieria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan rumah yang layak.

"Penyaluran dana BSPS sebesar Rp 17,5 juta untuk peningkatan kualitas rumah dan Rp 35 juta untuk pembangunan rumah baru hanya untuk stimulan saja. Bantuan itu disalurkan dalam bentuk bahan material dan sebagian untuk upah tukang sehingga masyarakat juga harus memiliki keswadayaan untuk membangun rumahnya," terangnya.

Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, I Wayan Suardana menyampaikan, pembangunan rumah swadaya di Kabupaten Tabanan dilaksanakan melalui dana APBN sebesar Rp 7,787 miliar. Setiap unit rumah yang dibedah mendapatkan dana sebesar Rp 17,5 juta.

"Kami mengalokasikan dana Rp 17,5 juta untuk setiap unit rumah. Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bahan material bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang," ujar dia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meresmikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Sekolah Kedaulatan dan Perikanan di Kota Sorong, Papua Barat.

Jumlah anggaran untuk pembangunan Rusunawa untuk tenaga pengajar dan dosen sekolah tersebut mencapai angka Rp 14,987 miliar.

"Pembangunan Rusunawa Sekolah Kedaulatan dan Perikanan di Sorong sudah diselesaikan dengan baik oleh Kementerian PUPR. Untuk itu, Rusunawa tersebut kami resmikan agar bisa segera dihuni dan dimanfaatkan oleh pihak sekolah," ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Papua Barat P M Dessyarmeda Killian lewat keterangan tertulis, Jumat (15/11/2019).

Menurut Dessyarmeda Killian, pembangunan Rusunawa ini diperuntukkan bagi para tenaga pengajar atau dosen Sekolah Kedaulatan dan Perikanan di Kota Sorong.

Pihaknya berharap Rusunawa tersebut dapat segera dihuni sehinga para dosen dan pekerja sekolah dapat bekerja lebih baik dan lebih bersemangat dalam mengajar anak didiknya.

"Semoga dengan adanya Rusunawa ini semua dosen dan pekerja sekolah bisa lebih semangat lagi kerjanya dan bisa lebih hemat karena tidak lagi perlu ongkos untuk ketempat kerja," terangnya.

Berdasarkan data yang ada di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat, Rusunawa Sekolah Kedaulatan dan Perikanan Kota Sorong dibangun sebanyak tiga tower dan memiliki jumlah hunian sebanyak 42 unit. 

Fasilitas yang ada di dalam unit hunian antara lain satu kamar tidur, ruang dapur, ruang tamu dan kamar mandi. Kementerian PUPR juga melengkapi setiap unit dengan fasilitas berupa tempat tidur, lemari, meja dan kursi. 

Untuk menyelesaikan bangunan Rusunawa ini para pekerja membutuhkan waktu selama 270 hari kalender. Bangunan ini menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 14,987 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meresmikan tiga Rumah Susun (Rusun) di Pekalongan, Jawa Tengah, yang dipusatkan di Universitas Pekalongan (Unikal).

Sebanyak dua unit yang diresmikan merupakan Rusun Santri Pondok Pesantren (Ponpes), yakni Rusun Ponpes Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) dan Ponpes Modern Gondang di Kabupaten Pekalongan, sedangkan satu rusun lainnya adalah Rusun Mahasiswa Universitas Pekalongan (Unikal).

Dalam acara peresmian pada Sabtu (23/2/2019) kemarin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan agar Rusun yang dibangun dengan APBN tersebut bisa dirawat dengan baik oleh para penghuninya.

"Saya ucapkan selamat memanfaatkan Rusun kepada Unikal, Ponpes Modern Gondang dan Ponpes Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI). Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung agar mahasiswa lebih berprestasi," kata Menteri Basuki.

Dia juga mengatakan, selain untuk santri dan mahasiswa, rusun yang dibangun itu pun ditujukan bagi para pekerja, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), TNI/Polri. Adapun salah dua Rusun Ponpes yang diresmikan dibangun pada 2018 oleh kontraktor PT Aya Sophia Primatama.

Rusun Ponpes YMI memiliki 3 lantai dengan tipe kamar barak sebanyak 12 unit. Rincian biayanya berasal dari APBN sebesar Rp 7,5 miliar. Sedangkan Rusun Ponpes Modern Gondang memiliki 2 lantai dengan kamar barak 8 unit. Biaya pembangunannya sebesar Rp 4,9 miliar.

Untuk Rusun Mahasiswa Universitas Pekalongan, dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dengan biaya pembangunan sebesar Rp 14,8 miliar. Rusun tersebut terdiri dari 1 Tower Blok (TB) 4 Lantai dengan tipe 24 berjumlah 50 unit dengan kapasitas 196 mahasiswa.

Ketiga rusun yang diresmikan tersebut telah dilengkapi fasilitas dasar yakni jaringan air bersih, sanitasi dan listrik. Selain itu, setiap kamar juga telah dilengkapi dengan meubelair, seperti lemari, meja, kursi, dan tempat tidur di masing-masing kamarnya.  

Editor : Diko



No comments

Powered by Blogger.