Paripurna Tidak Korum, APBD Labusel 2020 Tidak Disahkan

 
SUARA DESA | Labusel -
 
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pengesahan  APBD Tahun Anggaran 2020 menemui jalan buntu dan tidak sepaham hingga masa akhir pengesahan APBD jatuh tempo tanggal 30 11/2019 tidak disahkan Meskipun pembahasan sudah dilakukan tim banggar DPRD Labusel.

Padahal APBD 2020 seharusna disahkan  ditetapkan lewat peraturan daerah dengan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dan apabila tidak disahkan maka akan dilakukan Penetapan APBD melalui Perkada hal ini merupakan cara apabila terjadi deadlock antara kepala daerah dan DPRD, seperti diungkapkan Syahdian Purba wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra kepada awak media dikantornya (30/11/2019).

Lanjut Syahdian  "prinsipnya APBD itu ditetapkan melalui perda sesuai UU. Namun, bila terjadi kondisi tidak ada kesepakatan antara DPRD (legislatif) dan pemerintah daerah (eksekutif), APBD dapat dengan Perkada (peraturan kepala daerah) sehingga pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu," ujarnya.

Nantinya, jumlah APBD tersebut tidak boleh melebihi anggaran APBD tahun sebelumnya. Dirinya pun menegaskan bahwa hal tersebut jangan diartikan sebagai adanya kekuasaan tunggal kepala daerah selaku eksekutif dalam menetapkan APBD. Pasalnya, norma UU tersebut mengacu agar pelayanan terhadap publik tidak terhambat.

"Perkada dapat disahkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri untuk daerah provinsi dan Gubernur di tingkat kab/kota " ungkapnya.

Sementara pidato Mendagri saat itu dijabat Tjahjo Kumolo dikutip awak media  dari salah satu berita nasional dengan tegas didorongnya agar kepala daerah untuk bisa mengeluarkan pergub atau peraturan bupati/walikota jika dalam pembuatan kebijakan terjadi kondisi saling menekan antara eksekutif dan legislatif.

"Hal tersebut, menurutnya, bisa menjadi cara menghindari terjadinya deal-deal sarat kepentingan yang mempengaruhi munculnya suatu kebijakan" kata mendagri. (AZR)

No comments

Powered by Blogger.