Anggota DPRD Langkat Fraksi Partai Golkar Gelar Reses di Kecamatan Kutambaru
SUARA | Langkat -
Anggota DPRD Langkat fraksi Partai Golkar Sedarita
Gunting SH, Sri Bana Perangin-angin SE, dan Drs Yohanes Sitepu menggelar
reses I Tahun 2020 di Kecamatan Kutambaru bertempat di halaman rumah
Kades Kutambaru Tenang Sitepu, Sabtu (4/1/2020).
Acara
reses tersebut diawali dengan pembacaan doa dan menyayikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian di buka reses oleh Sedarita Ginting
SH komisi A.
Dalam pembukaan tersebut Sedarita Ginting, SH mengucapkan "Terima
kasih kepada masyarakat yang telah mendukung kami bertiga (Sedarita
Ginting, SH, Sri Bana Perangin-angin, SE, Drs. Yohanes Sitepu).
"Ini adalah reses saya yang pertama, dan tujuan reses ini adalah
untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan kami perjuangkan didalam
komisi dan sidang pleno DPRD Langkat, ujar Sedarita Ginting SH.
Ditambahkan
Drs. Yohanes Sitepu, usulan- usulan masyarakat kita akan tampung dan
masyarakat janganlah berkecil hati jika ada ususlan-usulannya yang tidak
terlaksana, mengingat Anggaran yang ada di Kabupaten Langkat, imbuh Drs
Yohanes Sitepu.
Kades Kutambaru, Tenang Sitepu mengucapkan, "Terima
kasih atas anggota DPRD Langkat fraksi partai Golkar yang telah
mengadakan reses di kecamatan Kutambaru, tepatnya di halaman rumah saya
ini, ujar Kades.
Tambah kades,Kecamatan Kutambaru
mempunyai potensi terutama dalam hal pariwisata namun di karenakan
keadaan jalan mengakibatkan harga jual hasil dari petani tidak memadai
dalam kesejahteraan nya.
"Saya berharap melalui
reses ini para wakil-wakil kami yang duduk di DPRD Langkat dapat
memperjuangkan aspirasi masyarakat, ujar Kades.
Camat
Kutambaru Edi Suratman S.Sos melaporkan bahwa Kecamatan Kutambaru
berpotensi di segala bidang, Kecamatan Kutambaru memiliki daerah wisata
arum jerang dan ini sudah banyak di kunjungi wisata lokal bahkan dari
mancanegara seperti Saringgana, dan pemandian air panasnya, ujar camat.
Lanjut
Camat Kutambaru, seperti apa yang di samapaikan oleh Kades Kutambaru,
Kecamatan Kutambaru pembangunan infrastruktur yang menuju daerah
pariwisata dan jalan protokol yang menjadi persoalan.
"Pemerintah
Pusat memang telah memberikan Anggaran Dana Desa namun itu tidak
sanggup untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan, jadi kami
berharap agar anggota DPRD Langkat memperhatikan Kecamatan Kutambaru
yang mekar dari Kecamatan Salapian selama 10 tahun.
"Harapan
saya sebagai Camat kepada anggota DPRD Langkat agar memperhatikan
Kecamatan Kutambaru dalam pembangunan jalan, harap Camat Kutambaru.
Dalam
reses tersebut perwakilan warga masyarakat Desa Kutambaru Rukun Bangun,
mengusulkan persoalan listrik yang belum masuk ke dusun Lauburon.
"10
tahun usia kecamatan Kutambaru, 10 tahun kami bermukim di Lauburon dan
menjadi masyarakat Kecamatan Kutambaru sudah 4 camat berganti dan 4
kades berganti semenjak Kecamatan Kutambaru 10 menjadi Kecamatan dan 74
tahun Indonesia merdeka namun kami belum menikmati listrik, ujar Rukun.
Lanjut
Rukun Bangun, kami sudah mengadakan koordinasi dengan pihak PT LNK akan
membebaskan lahan untuk pendirian tiang PLN namun hasilnya kurang
memuaskan kami.
"Bahkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, SE. sudah berjanji akan membicarakan ini dengan pihak PT LNK dan PLN.
"74
tahun yang lalu kita dijajah oleh Belanda, namun sekarang seakan-akan
masyarakat Kecamatan Kutambaru di jajah oleh pihak PT LNK
(Malaisia),ungkap Rukun Bangun.
Dalam kesempatan
yang sama Sipayung dari Perwakilan warga masyarakat Desa Kaperas agar
anggota DPRD Langkat fraksi partai Golkar memperhatikan untuk
pembangunan bronjong di sungai lau tukun yang rawan longsor.
Ketua
BPD Desa Rampah menyampaikan persoalan yang dialami oleh masyarakat
Desa Rampah agar anggota DPRD Langkat fraksi partai Golkar
memperjuangkan jalan menuju Desa Rampah, dimana Jalan protokol Desa
Rampah hampir putus akibat langsor, ada 8 titik yang longsor di Desa
Rampah.
Ketua BPD Sulkam juga menyampaikan agar
Pemkab langkat untuk menyediakan sarana pendidikan, karena Kecamatan
Kutambaru tidak memiliki sekolah Negeri baik tingkat SMP maupun SMU,
karena salah satu pasal dalam UUD 1945 salah satu tugas pemerintah
adalah mencerdaskan anak bangsa, ungkap Ketua BPD Sulkam.
Sedarita Ginting SH mengatakan, "Sangat
menyedihkan jika Kecamatan Kutambaru selama 10 tahun mekar dari
Kecamatan Salapian salah satu Desa belum masuk Listrik dan di Kecamatan
Kutambaru tidak memiliki Sekolah Negeri baik itu SMP maupun SMU.
"Untuk itu kami akan bekerja sama dengan pihak DPR Sumut komisi A untuk
memanggil pihak PT LNK dan Pihak PLN kami akan panggil dalam saat RDP
(Rapat Dengar Pendapat), ujar Sedarita Ginting SH.
Ditambahkan
Sri Bana, untuk masalah listrik ini menjadi tanggung jawab saya karena
ini memang ada janji abang saya Bupati Langkat Terbit Rencana
Perangin-angin, SE dan untuk masalah sekolah kita akan panggil pihak PT
LNK untuk RDP.
Drs Yohanes Sitepu memohon agar
pihak PT LNK juga dapat bekerjasama dengan Kabupaten untuk menyelesaikan
masalah Sekolah dan Listrik dalam hal ini pembebasan lahan, ujar Drs
Yohanes Sitepu.
Sementara itu Manager PT LNK Perkebunan Marike mengatakan, "Kami bertugas hanya menjalankan oprasional dan salah satu KSO anatara
PT LNK dengan PT Nusantara II adalah menjalankan operasional namun untuk
aset seperti lahan yang ada di PT LNK itu bukan milik kami, untuk
proposal pembebasan lahan sudah saya ajukan ke Direksi PT LNK dan
Direksi PT Nusantara II, kami PT LNK Marike tidak menjajah, saya juga
masyarakat, jadi saya paham dengan persoalan masyarakat, ujar Manager
PT LNK.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua PK
Partai Golkar Kecamatan Kutambaru Herryson Bangun, Kapolsek Salapian,
Kades se Kecamatan Kutambaru, serta warga masyarakat Kecamatan
Kutambaru, Tokoh pemuda /masyarakat /agama.
Sebelum
acara reses di tutup, Sri Bana Perangin-angin, SE berpesan agar Kades
memberikan arahan para Kadus untuk melakukan sosialisasi masalah
Narkoba, dan untuk OKP dalam hal ini Pemuda Pancasila bila melakukan
kerusuhan maupun melakukan pungutan silahkan melaporkan kepada kami,
ujar Sri Bana. (T. pasaribu)
No comments