Pemerintah Desa Sampe Raya Bahorok Gelar Sosialisasi PKH Dan BPNT

SUARA | Langkat -
 
Bertempat di Aula Kantor Desa Sampe Raya, Pemerintah Desa Sampe Raya menggelar sosialisasi PKH dan BPNT, Rabu, (8/1/2020), kepada masyarakat Desa Sampe Raya Bahorok. 
 
Acara ini di gelar di hadapan masyarakat bertujuan agar masyarakat penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan yang di berikan oleh pemerintah dan bagi masyarakat yang belum menerima manfaat agar mengetahui syarat-syarat yang harus di lengkapi, ungkap Kades Sampe Raya M Bahagia Ginting dalam sambutannya. 
 
Selanjutnya, Kades Sampe Raya juga menghimbau bagi masyarakat yang sudah tidak layak menerima jangan sakit hati maupun berkecil hati bila tidak masuk dalam data terpadu (BDT). 
 
Kami hanya melakukan pendataan dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat kepada keluarga yang layak menerima PKH dan BPNT, namun keputusan bukan di tangan kami, ujar Kades. 
 
Sementara itu Kasi Trantib Kecamatan Bahorok, Heriawati mengatakan, "Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemerintah pusat yang merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, ungkap Heriawati. 
 
Di katakannya, Bantuan pangan non tunai di berikan dalam rangka program penanggulangan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan bantuan pangan non tunai  (BPNT)  di berikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM)  yaitu keluarga dengan kondisi ekonomi 25% terendah, bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat di gunakan di E-Warung.
 
"Bagi masyarakat yang mendapatkan PKH maupun BPNT, harus menempelkon baleho ataupun stiker yang telah di berikan oleh pendamping PKH Kecamatan dan untuk kedepannya kami minta untuk seluruh Kades di Kecamatan Bahorok harus menempelkan penerima bantuan PKH dan BPNT di papan informasi Desa.
 
"Kami minta kepada Bapak Kades Sampe Raya agar mulai tahun 2020 harus menempelkan bagi penerima PKH dan BPNT di papan informasi Desa dan bagi penerima harus menempelkan stiker penerima manfaat, tegas Heriawati. 
 
Dalam kesempatan yang sama Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Bahorok Sri Rahayu. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No 146/HUK/2013 ada 11 Kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yaitu :
 
1.Tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar di gunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
3.Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
4.Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota keluarga/rumah tangga.
5.Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan pertama (SMP).
6.Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik / kualitas rendah termasuk tembok yang telah usang/berlumut atau tidak di plaster, 7.Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8.Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
9. Memiliki penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik meteran.
10. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya,11. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m2/orang,ujar Sri Rahayu. 
 
Dan untuk tahun 2020 ini juga kami akan melakukan pendataan ulang, dan bagi masyarakat yang memalsukan data akan terkena pidana, imbuh Sri Rahayu. 
 
Lanjutnya, sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kreteria ibu hamil/menyusui anak berusia nol sampai dengan enam tahun, dan cara warga desa mendapatkan bantuan pangan non tunai, warga harus mengajukan ke pemerintah desa. 
 
Untuk kedepannya kami dari pendamping PKH juga akan turun kedesa, bila kami mendapatkan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran kami akan mencabut stiker dan menghapus nama tersebut dalam Basis Data Terpadu, ujarnya. 
 
Bagi masyarakat yang melakukan pemalsuan data akan di kenakan pidana berdasarkan peraturan yang ada, ungkap Sri Rahayu dengan tegas. 
 
Acara tersebut di hadiri oleh Kades Sampe Raya, M. Bahagia Ginting, Kasi Trantib Heriawati, Koordinator PKH Kecamatan Bahorok, Sri Rahayu, dan masyarakat serta Kadus Desa Sampe Raya. (T. Pasaribu) 

No comments

Powered by Blogger.