Warga Penerima Manfaat PKH Memiliki Mobil????

SUARA | Langkat -

Sejak program keluarga harapan (PKH) tokoh di luncurkan keluarga yang masuk kategori miskin bisa menerima bantuan tunai dari pemerintah.
 
Bagi warga miskin yang sudah di nyatakan terdaftar sebagai penerima PKH oleh verifikator, rumah tempat tinggal penerima akan di tempeli stiker yang menunjukkan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan.
 
Kendati demikian, rupanya banyak warga yang seharusnya dianggap mampu secara ekonomi namun di tetapkan sebagai warga penerima PKH. 

Baru-baru ini, sebuah rumah permanen dan memiliki mobil warga penerima PKH, Suraiana warga dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Kuala.
 
Suriana ketika di konfirmasi, Kamis (13/2/2020) lalu mengatakan, bapak tanya aja ama Pak Kades siapa saya, ini memang rumah saya, tapi mobil tersebut milik abang saya yang lagi berjualan di Kabanjahe, ujar Suriana kepada wartawan.
 
Di singgung soal anaknya sekolah di mana dan ada hubungan apa dengan Kades Suroso, Suriana menghindar dari wartawan.
 
Hal senada juga di benarkan oleh orang tua Suriana yang mengatakan, itu mobil milik anak saya yang tertua (abang Suriana) yang sedang berjualan di Kabanjahe dan seharusnya Bapak tanya saja sama Pak Kades, ujarnya.
 
Sementara itu awak media mencoba konfirmasi kepada Kepala Desa Suka Damai Suroso di kantor desa, Sekdes Rika (putri Kades Suroso) mengatakan, Kades tidak ada di kantor sedang keluar, dan awak media meminta agar Sekdes Rika (putri Kades) menghubungi.

"Maaf pak pulsa saya tidak ada", ujar Rika.
 
Di Singgung soal no Kades, Rika (Sekdes yang juga putri Kades Suroso) katakan "maaf pak no Bapak tidak bisa sembarangan di kasih, itu pesan Bapak, kata Rika (Sekdes, sekaligus Putri Kades Suroso)".
 
Pada hari kedua, Jum'at (14/2/2020) awak media mencoba mencari keterangan dari Kadus Dusun I, tidak dapat di konfirmasi begitu juga dengan petugas TKSK Kecamatan Kuala dan Petugas PKH Kecamatan Kuala.
 
Hingga berita ini di tulis, baik Kades, Kadus Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Kuala, begitu juga dengan petugas TKSK Kecamatan Kuala dan Petugas PKH tidak bisa di hubungi.
 
UU No 13 Tahun 2011 Pasal 43 Tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) di pidana paling lama 2 tahun denda Rp 50 juta.
 
Kemudian di atur dalam pasal 43, di mana setiap orang yang menyalahgunakan dan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.
 
Ketidak tepatan data penerima PKH membuat kesenjangan sosial, untuk itu pihak Dinas Sosial Kabupaten Langkat dapat memperbaiki data penerima PKH dan menindak tegas para oknum Petugas PKH.  (pas)

No comments

Powered by Blogger.