Puluhan Kaum Ibu Teteskan Air Mata Mohon Kepada Presiden RI Agar Dapat Kembali Terima Bantuan PKH

SUARA DESA -
 
Puluhan kaum ibu yang berdomisili di Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin,Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai),Sumatera Utara (Sumut) meneteskan air mata bwgitu mengetahui saldo di buku rekening sudah tidak ada lagi bantuan dari Program Keluarga Sejahtera (PKH) terhitung mulai Februari hingga April 2020. Padahal, sebelumnya ada yang 7 tahun, 5 tahun, dan ada juga sudah 2 tahun masih lancar menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Namun karena rasa keterpaksaan bantuan itu tidak dapat lagi.

"Padahal bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban biaya sekolah anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika mengharapkan dana dari hasil kerja keras suami Mhd. Yusri yang keseharian hanya mengambil upah saat panen padi (Ngomben), mungkin tidak dapat lanjut anak-anak bersekolah. Pekerjaan suami sebut Suparni (40) warga Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin, hasilnya cukup makan saja sudah bersyukur.

Adapun dana bantuan PKH yang diterima sebesar Rp.300 ribu,  terkadang harus berhutang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sebab tidak tiap hari juga suami bawa pulang uang, selaku istri maklum karena saat ini sulit cari kerja.  Jika tidak ada warga yang panen padi, maka terpaksa cari kerjaan lain. Dengan ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH ini, saya bisa bernafas lega meski harus juga mengutang namun tidak begitu banyak. Bebernya, Sabtu (11/4/2020) di depan rumahnya.

Syukur Alhamdulillah, walau rumah yang saya tempati ini masih berdinding tepas dan papan, yang penting masih bisa anak-anak sekolah dan tidak kelaparan. Namun disini saya tegaskan pengunduran diri yang disertai dalam surat pernyataan di tanda tangani diatas materi 6000, bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena keterpaksaan. Ia berharap Pemerintah Pusat, Propinsi Sumut dan daerah dapat menyalurkan bantuan dampak dari Covid-19 dan mengembalikan bantuan PKH bagi kami yang miskin ini. Harapnya.

Sementara penuturan Parida Hanum penerima PKH yang mundyr karena keterpaksaan mengungkapjan, rumah yang ditempati adalah bantuan dari anaknya dan penghasilan suami yang merupakan kerja sebagai kuli bangunan sebenarnya tidak  mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 5 orang anak. Memang saya punya rumah kamar 2, lantai keramik, tapi kondisi rumah tidak menjamin satu keluarga itu sudah sejahtera bahkan akan terhindar dari kelaparan. Jika tidak ditopang dengan penghasilan yang memadai.

"Tidak benar pengunduran diri saya dan kaum ibu lainnya atas kesadaran sendiri, tapi semua keterpaksaan dan ditakut-takuti oleh pendamping PKH Kecamatan berinisial NS. Saya sangat bermohon kepada pejabat Kementerian Sosial RI agar dapat memasukan kembali nama saya dan 20 orang ibu yang selama ini tercatat sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat ) PKH."

Dana bantuan PKH tersebut diakuinya sangat membantu keluarga, apalagi sekarang ini kita disuruh berada di rumah untuk memutuskan mata rantai Covid -19 bahkan suami juga pusing cari kerja. Sudah bantuan dari pemerintah daerah tidak ada, kini bantuan PKH juga tidak dapat lagi.Ungkapnya sedih sembari bermohon agar dimasukan sebagai oeserta penerima PKH.

Ditempat berbeda dengan nada permohonan dituturkan oleh Suwarni (35) salah satu penerima PKH yang turut mundur karena keterpaksaan. Ia bersama puluhan kaum ibu memohon kepada Presiden RI, Gubernur Sumut, Bupati dan Wakil Bupati Sergai, agar kiranya membantu kesusahan ini." Tolonglah pak Presiden RI agar diberikan bantuan PKH kembali kepada kami ini yang juga merasakan dampak Covid -19, suami terkadang kerja melaut terkadang tidak.

Jika kelaut dapat ikan, ikan yang dijualpun murah. Untuk itu bantulah kami ini pak Presiden Jokowi agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan kedepan dan tidak kelaparan."Ucapnya sembari meneteskan air mata. (Adi)

No comments

Powered by Blogger.