BLT DD Dituding Dipotong, Kades Kampung Lalang Ungkap Faktanya

SUARA DESA - 
 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, untuk bantuan dampak Covid-19 di Desa Kampung  Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, mendadak jadi perbincangan setelah dituding ada pemotongan.
   
Dari data yang di himpun Suara Desa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Kampung Lalang ada sebanyak 70 kk. Dari data yang dihimpun  jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Kampung Lalang ada sebanyak 70 KPM mendapat jatah Rp 600.000. 

"Dari keterangan salah seorang warga Dusun III, H Muhammad Soleh penerima KPM mengatakan, bahwa BLT Dana Desa yang di terima sebesar Rp 600 ribu dan tidak ada terjadi pemotongan bervariatif ada yang Rp 30 ribu, Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu, “ ujarnya kepada Suara Desa di hadapan camat Tanjung Tiram, Alfitri Hidayat, Kepala Dinas PMD kabupaten Batu Bara, Radiansyah, dan Kepala Desa Kampung Lalang, Asnidar di ruang kerja camat Tanjung Tiram, Senin (06/07/2020).

Cuma kalau untuk wajib bayar pajak Bumi Bangunan (PBB), tidak pun di potong, kapan punya uang wajib bayar pajak sebagai warga negara taat peraturan

Di katakannya, yang menyerahkan uang tersebut oleh ketua BPD sebesar Rp 600 ribu, memang murni dana BLT DD dampak covid-19 itu memang tidak ada pemotongan. ”karena saat itu saya berada di sana dari awal penyerahan sampai berakhir,” jelas H Soleh.

Sebelumnya Kepala Desa (Kades) Kampung Lalang Asnidar mengatakan, masyarakat yang membayar pajak itu ada 14 orang, tulisan itu ada sama kolektor, dan telah di sampaikan kepada masyarakat sebelum menerima BLT tersebut yang mana masyarakat yang punya utang piutang masalah pajak bisa di bayar dengan di cicil.

“Jadi tidak ada konflik, setelah disalurkan uang itu sebesar Rp 600 ribu, lalu masyarakat penerima BLT DD tersebut mendatangkan ke tempat kolektor sambil bertanya berapa utang saya (warga red) setelah di cicil utang pajak tersebut lalu mereka pulang, kewajiban masyarakat untuk membayar pajak,” ungkap Kades.

Lebih lanjut di katakan kades, yang menyerahkan uang BLT DD itu diserahkan oleh ketua BPD dan kami tidak ada melakukan pemotongan BLT tersebut. “Heran saya, pemotongan apa yang Rp 30 ribu, Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu, “ ujarnya.

  
Saya bukan melangkah, dan saya menyalurkan BLT DD kepada masyarakat tak akan mungkin dana dampak covid-19 di potong sebesar RP 30 ribu, Rp 50 ribu, hingga Rp 100 ribu sampai di mana dan saya akan segera memanggil Enam orang dari 14 orang masyarakat yang membayar pajak tersebut.

Kades juga mengaku sampai terkejut juga saat mendengar pemberitaan di medsos yang memposting BLT DD ada pemotongan bervariatif mulai Rp 30 ribu, 50 ribu hingga 100 ribu

“Kapan di potongnya, yang menyerahkan BLT DD itu langsung ketua BPD di saksikan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, karena kami sudah menegaskan dan menghimbau agar tidak ada pemotongan, “ tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Batu Bara Rahdiansyah mengatakan, kebetulan dari penerima KPM pak H Muhammad Soleh yang juga sudah menyatakan tidak ada uang yang langsung di serahkan dipotong untuk membayar pajak.

“Jadi kalau memang di potong langsung tidak boleh, seumpamanya ada kebijakan ibu kades ada tiga orang lagi warganya tidak menerima dampak covid-19, ia harus bijaksanain yang tiga orang ini di bagi-bagi tidak boleh, alhamdullillah pengakuan ibu kades tidak pernah, yang sejauh ini saya lihat di desa-desa sudah di pantau keliling tidak pernah terjadi,” terangnya.

Menurutnya, kalau ada mau penambahan boleh dengan cara musyawarah secara khusus atau desidentil tetapi harus melibatkan ada relawan covid-19 itu ketuanya kades wakilnya ketua BPD, ada LPM, Tokoh masyarakat di dalamnya, ada mitra kerja yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping lokal desa ini boleh, tetapi kades tidak bisa menentukannya dan harus di musyawarahkan.

Kemudian ada yang double wajib di keluarkan. “Oleh karena satu KPM tidak boleh menerima dua bantuan sosial,” ucapnya.

“Jadi penerima itu harus mempunyai kartu keluarga (KK) sendiri, dan tidak bisa menerima dalam satu kartu keluarga (KK) harus masing-masing kartu keluarga (KK),” tandasnya.

Di tambahkan camat Tanjung Tiram Alfitri Hidayat, sudah diterangkan berkali-kali, bahkan Bupati Batu Bara sudah menerangkan jangan coba-coba bermain api masalah bantuan dari pemerintah. (Erwin)


 

1 comment:

  1. Ini baru penulisan berita aktual ����������

    ReplyDelete

Powered by Blogger.