Sumatera Utara Siap Gelar Pilkada Serentak Pada 9 Desember 2020


SUARA DESA -

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) siap menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, yang diikuti 23 dari 33 Kabupaten/Kota. Hal ini, disampaikan oMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat acara Rapat Koordinasi Pilkada Serentak tahun 2020 di Grand Aston City Hall, Medan, Jumat (3/7/2020).

Rakor tersebut, juga dihadiri oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama jajaran KPU Sumut dan Bawaslu Sumut. Mendagri mengatakan bahwa Pilkada serentak ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam menjalani kegiatan tahapan.

"Semua siap untuk melaksanakan, bahkan bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada," kata Tito.

Tito juga mengatakan bahwa Pemerintah pusat mendorong Pemerintah Daerah di Indonesia yang mengikuti Pilkada serentak untuk segera mencairkan ‎dana hibah  pemilihan yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Kemudian dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD, Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen. Namun, ada juga yang baru separuh," jelas Tito.

Untuk Sumut sendiri, hanya sebagian kecil daerah yang belum mencairkan dana hibah untuk Pilkada serentak seperti Kabupaten Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

"Bupatinya menyampaikan bahwa pada tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang 996 miliar dan kepada bawaslu sebanyak 157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat," ungkap Tito.

Tito menjelaskan bahwa anggaran dari daerah sebagian sudah masuk dan sudah ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana yang  dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Dan untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk semua.

"Yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing karena tanggal 15 Juli sudah dimulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, nah itu kira-kira," tandas Tito. (Medan) 


No comments

Powered by Blogger.