Dinas Perikanan : Optimalisasi Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

 


FOTO : Azmi Kabid Dinas Perikanan Kab Batu Bara ketika di temui Suara Desa di ruang kerjanya, (17/9).

SUARA DESA -

Tahun 2020 Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara melaksanakan salah satu kegiatan yang kami namakan “Optimalisasi Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan”, di dalamnya itu ada aspek retribusi jasa usaha yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Batu Bara dari sektor perikanan.

Menurut Plt Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara Anton melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Azmi mengatakan, TPI ini kan sudah lama tidak jalan di kabupaten Batu Bara ini, bermula dari tahun 2017 hingga 2019 tidak ada namanya pungutan retribusi.

“Sebelum itu retribusi itu berjalan tetapi di kelolahProvinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Batu Bara, mungkin kerena lahirnya Undang-Undang23 yang pada akhirnya di setop karena bimbang aset harus di kembalikan,” ujarnya kepada Suara Desa di ruang kerjanya, Kamis (17/09/2020).

Lebih lanjut dikatakan Azmi, nah tahun 2018 hingga 2019 Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara berupaya untuk menjalankan itu, dengan beberapa langkah dan salah satunya BPK menyarankan jalankan retribusi, maka supaya lebih baik, di perbaikilah TPI tersebut dan lengkapilah fasilitas.

“Tahun 2020 kita rencanakan retribusi dengan beberapa langkah untuk perbaikan TPI, salah satunya yang paling rumitnya TPI Tanjung Tiram,” sebut Azmi.

Di jelaskannya, Unik TPI Tanjung Tiram bukan cuma fasilitas untuk melayani nelayan dan pedagang, tetapi di situ sudah ada konsep pasar ikan yang ada di depannya yang pada akhirnya karena tidak jalan pedagang ikan masuk ke dalam, maka hunilah itu tanpa terkendali, dan jalan yang menjadi pasar itukan yang menjadi masalah karena jalan tersebut merupakan aset keluar masuk untuk ke palabuhanujung Boom.

“Pemerintah kabupaten Batu Bara waktu itu minta tertibkanlah jalan dengan tetap membuat pedagang tetap bisa berdagang, secara wilayah itu merupakan gawehnyacamat dan Jajarannya, secara lingkungan ini gawehnya Dinas Lingkungan Hidup, kalau dari sisi untuk menertibkan penegakkan Perda adalah tugasnya Satpol PP, nah Dinas Perikanan sebetulnya hanya ikut membantu dari yang di pasar ini, sehingga bagaimana TPI di tahun 2020 bisa di fungsikan, “ ungkap Azmi.

Di terangkannya, dengan kesepakatan bersama karena belum punya pasar ikan, pinjamkan lah TPI ini menjadi semacam pasar ikan. Sebagian pedagang yang di luar itu harus bisa masuk sehingga tidak ada lagi bedagangyang di luar, dan itu kita kelola bersama semua lintas sektoral tadi.  (Erwin)

No comments

Powered by Blogger.