Wakil Bupati Langkat Sampaikan Peraturan Bupati Terkait Covid 19


FOTO : Wakil Bupati Langkat sampaikan Peraturan Bupati dihadapan Personil Polres.

 
SUARA DESA -

Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga, SIK mengadakan Apel persiapan pelaksanaan tim penindakan operasi "Yustisi" di Wilayah Hukum Polres Langkat, bertempat di Lapangan Jananuraga, Senin (28/09/ 2020) Pukul 15.30 WIB

Persiapan Apel ini dipimpin Wakil Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH dihadiri Forkopimda dan diikuti oleh PJU serta Perwira Polres Langkat," ujar Paur Subbag Polres Langkat Aiptu Yasir Rahman kepada wartawan.

Dalam gelar apel kesiapan tim ini yakni 1 Pleton Kodim 0203 Lkt, 1 Pleton Sat Pol PP dan 1 Pleton personil Polres Langkat. Hal ini untuk menyatukan persepsi dan gerak langkah dalam peningkatkan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan terkait Covid 19.

Diacara tersebut Wakil Bupati menuturkan, bahwa wabah virus Covid - 19 sudah meluas hingga ke Kabupaten Langkat. Oleh karena itu berikut data terakhir perkembangan penyebarannya," sebutnya Paur Subbag Humas.

Seperti ODP/Suspect 89 kasus, PDP/Probable 122 kasus, Total Confirm/Positif 129 kasus, Pasien Confirm Positif (dirawat) 50 kasus. Dan yang meninggal dunia 17 kasus, Sembuh 62 kasus serta meninggal status PDP/Probable 26 kasus.

Kemudian, sesuai Badan Kesehatan PBB (WHO) telah menetapkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan pandemi global. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana Non Alam," tuturnya Aiptu Yasir.

Menurut Wakil Bupati, penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional dan telah dikuatkan dengan peraturan Bupati Langkat nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Wakil Bupati menekankan," Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker maupun pelindung wajah (Face Shield) terutama saat keluar rumah saat berinteraksi dengan orang lain," pungkasnya.

H. Syah Afandin menegaskan, sesuai peraturan Bupati Langkat nomor 39 Tahun 2020, dapat diberikan sanksi teguran lisan, Larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat, Pelaksanaan kerja sosial di fasilitasi umum pada lokasi pelanggaran. (mare)


No comments

Powered by Blogger.