Gubsu Edy Rahmayadi Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2021 Kepada Bupati Batu Bara

 

FOTO : Gubsu Edy Rahmayadi serahkan DIPA dan TKDD kepada Bupati Batu Bara Ir Zahir (27/11).

 


SUARA DESA -


Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 kepada satuan kerja (Satker) dan Pemerintah kabupaten / kota se-Sumut, salah satunya Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jum'at (27/11)2020), diharapakananggaran tersebut dapat segera digunakan untuk percepatan pembangunan.
 
Untuk Tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima dana transfer daerah sebesar Rp 7.443 Triliun lebih, dengan pembagian, Dana Transfer Umum Rp 2.994 Triliun lebih yang di alokasikan Dana Bagi Hasil ( DBH) sebesar Rp 449.398 Miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 2.545 Triliun.
 
Selanjutnya, Dana Transfer Khusus sebesar Rp 4.449 Triliun lebih dengan rincianuntuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 387.905 Miliar serta DAK Non Fisik sebesar Rp 4.061 Triliun. Sedangkan DIPA untuk Satker dan Pemkab / Pemko total sebesar Rp 22.99 Triliun dan TKKD total sebesar Rp 41.02 Triliun.
 
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadipada sambutannya menyampaikan pesan terkait kondisi Pandemi serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat, khususnya kesehatan, ekonomi, serta masalah sosial.
 
MenuritGubsu, pesan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menjadi keharusan bagi semua institusi Negara, baik Vertikal maupun Pemerintah daerah.
 
“Ini yang harus kita kelola dalam kondisi ekonomi yang sulit. Saya menekankan kepada anda semua yang punya aturan masing – masing  (sesuai instansi), saya harapkan dilakukan percepatan. Saya minta ada pengawasan khusus untuk mendorong Pemerintah kabupaten / kota melakukan lelang secepatnya, “ ujar Gubernur dalam arahannya.
 
Di sampaikan Gubernur, bahwa reformasi anggaran memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara membelanjakannya untuk kepentingan rakyat, serta tugas utama Pemerintah membantunya karena itu dorongan percepatan pembangunan oleh negara di masa Pandemi menjadi penggerak utama saat ekonomi lesu.
 
“Jadi dari awal (Desember 2020), harus disiapkan administrasinya. Sehingga di Januari 2021, proyek sudah bisa di kerjakan. Kenapa ? karena rakyat butuh uang segar saat ini. Mereka sangat berharap dari APBD, sebab pendapatan dari lain masih sulit, “ katanya.
 
Lanjutnya, dalam pertemuan itu, Gubernur pun menekankan tiga hal terkait antisipasi dampak dari masalah Pandemi yang menimpahdunia saat ini. Yakni pertama, soal kesehatan rakyat, meskipun secara angka penyebaran menurun dalam periode beberapa pekan terakhir. Sebab, tindakan antisipatif harus terus dilakukan karena penyebaran Virus belum selesai.
 
Kedua, dari sekian banyak pembatasan dan kelambatan ekonomi bersifat Global, berpengaruh langsung ke wilayah kita, jadi kita harus menyiasati, tetapi tetap sesuai regulasi. “ Jangan kita memanfaatkan kondisi (Pandemi) ini untuk merugikan negara, memperkaya diri dan memperkaya orang lain, “ tegasnya.
 
Sementara pesan ketiga adalah, sensitifitas akibat dampak kesehatan dan ekonomi bagi kehidupan sosial masyarakat. Menurut Gubernur, ada kecenderungan rasa jenuh yang dialami warga. Sebab, perekonomian yang melambat membuat pendapatan rakyat semakin tidak menentu, sehingga berpotensi memunculkan konflik. “ Kita tetap fokus kepada perbaikan, ini tugas kita bersama, lakukan yang terbaik untuk rakyat, “ sebutnya.
 
Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen PembendaharaanKementerian Keuangan RI Sumut TiartaSebayang menegaskan, bahwa anggaran negara pada dasarnya telah siap. Dengan begitu semuanya bisa melangkah dalam melakukan kegiatan.
 
“Kami dari Jajaran Kemenkeu, melayani dengan 11 Kepala Kantor Layanan di seluruh Sumut, melayani 33 kabupaten / kota dan 1 Provinsi. Jadi ini bentuk kehadiran Pemerintah dengan regulasi pencairan anggaran yang mudah, satu jam selesai. Apa lagi sekarang kita buat e –SPM (Surat Perintah Membayar elektronik), mereka tidak perlu terlalu banyak bertemu apa lagi di masa Pandemi ini, “ sebut Tiarta.
 
Selain itu, Irman yang juga KadisKominfoSumut meyakinkan, bahwa arahan Gubernur tentang percepatan proses pembangunan telah berjalan baik sejauh ini.Dengan begitu diupayakan pada pekan ke tiga Desember 2020 proses tender sudah selesai.
 
Turut hadir diantaranya, Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir. M.AP, Bupati Padang Lawas Ali Sultan Harahap, Bupati Langkat Terbit Rencana PA Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Wali Kota Binjai HM. Idaham, Pjs Bupati Labuhan BatjHM.Fitriyus dan sejumlah kepala daerah lainnya serta Perwakilan Instansi vertikal.
 
Reporter : Erwin
Editor : Diko

No comments

Powered by Blogger.