Pelaksana Proyek Pajak Inpres Tidak Memikirkan Keselamatan Pekerja ?

 

FOTO : Proyek Pajak Inpres yang masih berlangsung, terlihat para pekerja tidak menggunakan APD, (31/10).
 
SUARA DESA -
 
Setiap proyek pemerintah selalu terpasang spanduk bergambar empat alat pengaman yang mengingatkan alat pelindung diri (APD) harus di gunakan di area pekerjaan. Namun ironisnya, Sabtu (31/10/2020) terlihat para pekerja proyek pajak inpres Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara tidak mengenakan APD.
 
Hal tersebut di jumpai Suara Desa saat melihat pelaksanaan kegiatan konstruksi, yaitu proyek Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (DKUKM) kabupaten Batu Bara dalam program pengembangan perdagangan dalam negeri dan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan,dengan pekerjaan pembangunan pajak Inpres Tanjung Tiram, dengan Nomor Kontrak : 02 / SPP / PSB-TP / PPK / DKUKM / 2020, Nilai Kontrak : Rp 2.700.677.000, Sumber Dana : Dana Tugas Pembantu APBN Tahun Anggaran (TA) 2020, Penyedia Jasa : PT.Alghazali Satria Perkasa dan Konsultan Pengawas : CV.Biromas Consultant.
 
Amatan di lokasi pekerjaan, terlihat para pekerja tampak tidak menggunakan APD yang bertujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan kerja (K3), berupa sepatu karet atau sepatu boot (safety shoes) dan rompi (Vesta).
 
Bahkan, para pekerja itu terlihat mengenakan semacam topi atau kain yang di ikat di kepala, tanpa rompi serta kaki tanpa alas bahkan ada yang beralaskan sandal jepit.
 
Terkesan dalam pelaksanaan proyek pembangunan pajak Inpres Tanjung Tiram yang di kerjakan oleh PT Alghazali Satria Perkasa diduga mengabaikan peraturan karena melakukan pembiaran terhadap pekerjanya itu.
 
Menanggapi adanya pekerja proyek pajak inpres Tanjung Tiram yang tidak menggunakan APD, Muslim warga setempat sangat menyayangkan sikap pelaksana proyek serta dinas terkait yang diduga tidak menjalankan tugas berdasarkan aturan berlaku.
 
Terlebih lagi di lokasi proyek yang bernilai Rp 2.700.677.000 tidak ada kelihatan terpasang spanduk berisi peringatan wajib menggunakan APD. Dan sikap yang kurang baik tersebut jelas di tunjukan pelaksana proyek diduga sengaja melanggar peraturan.
 
Menurut salah seorang pengawas pekerja Abdi ketika di tanya siapa pengawas pekerjaan itu lalu dia mengatakan kurang tahu, datangnya pengawas cuma photo-photo sesudah itu melihat dan nanya hasil pekerjaan kalau pun pengawas itu datang ke lokasi paling lama 1 s/d 2 jam.
 
“Pengawas yang datang terus bergantian tidak jelas itu dengan artian orangnya enggak netap entah dari dinas apa saja saya tidak tahu, “ ungkap Abdi.
 
Dia menjelaskan, hari ini yang bekerja 13 orang dan sebagian pekerja ada yang dari sini sejumlah 6 orang sedangkan dari Medan 7 orang, kami disinihanya sebatas bekerja membuat kamar mandi dan parit.   
 
Reporter : Erwin
Editor : Diko

No comments

Powered by Blogger.