Komisi II DPRD Batu Bara Gelar RDP Soal Jalan Produksi Usaha Perikanan Dan Hutan Mangrove

FOTO : UPT KPH Wil II Pematang Siantar, Tahuk Roy Martin sebelah kanan, bersama Kabid TPI Dinas Perikanan Batu Bata Azmi (14/12).

 

SUARA DESA -


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batu Bara melalui Komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi II, Senin (14/13/2020).
 
Rapat di pimpin oleh wakil ketua DPRD Batu Bara Ismar Khomri.SS di hadiri oleh Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kelompok Tani Hutan Cinta Mangrove, Kades Perupuk, serta sejumlah awak media.
 
Wakil Ketua DPRD Batu Bara Ismar Khomri mengatakan, RDP di gelar dalam rangka terkait polemik proyek jalan produksiusaha perikanan di pantai Sejarah, desa Perupuk kecamatan Lima Puluh Pesisir, kabupaten Batu Bara,  yang ditujukan untuk kegiatan budi daya dan penangkapan kerang yang ada di pantai Sejarah dan Gambus Laut dan terkait dengan jasa lingkungan hutan mangrove.
 
Ismar berharap, dalam RDP tersebut akan melahirkan solusi-solusi terkait persoalan yang saat ini terjadi.
 
Kepala Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara Anton melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Usaha Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Azmi menjelaskan, ini juga pernah kita bahas kemarin di ruangan ini juga, ada Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor P.13 / MENLHK / SETJEN / KUM. 1 / 5 / 2020, artinya Permen tersebut di keluarkan Mei tahun 2020 ini dikatakan, bahwa ada persyaratan teknis yang harus di selenggarakan sebelum di laksanakan pembangunan terhadap kegiatan wisata di hutan lindung.
 
“Pada hal di tempat yang bersamaan sebelum keluar sudah ada aturan yang sama, pertama terkait pembangunan objek wisata di hutan produksi. Kemarin ada lagi peraturan pembangunan objek wisata di hutan konservasi dan ini yang terbaru, “ ujarnya.
 
Terkait dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) wilayah hutannya ada dua yaituproduksi dan induk, setelah kita pelajari aturan P.13 tahun 2020 pertama, itu di khususkan bagi orang atau perorangan atau badan hukum yang ingin menyelenggarakan kegiatan wisata di hutan lindung dengan memperoleh surat izin penyelenggara, maka ketika izin itu di keluarkan berlaku itu artinya ketika mendapat izin pengelola wisata di hutan lindung berlakulah ketentuan ini dan itu poin pertama dari aturan itu.
 
Lebih lanjut di katakan Azmi, andai kata ini juga di berlakukan, ini nanti bisa dari Dinas Kehutanan untuk menjelaskan, andai juga ini di berlakukan pada kelompok masyarakat yang telah di beri izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatmaka sesuai dengan peraturan peralihan di katakan disini bagi yang sedang berlangsung saat ini di selesaikan, untuk selanjutnya di tahun 2021 akan berlaku pool.
 
“Nah, itukan opsi satu dan opsi dua, ini berlaku kepada orang perorang atau badan hukum yang haknya mendapat izin pengelolaan wisata di hutan lindung berlakulah ini, “ sebut Azmi.
 
Sebelumnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di UPTKPH Wilayah II Pematang Siantar yang menaungi Tiga kabupaten dan Dua Kotamadyahyaitu, Batu Bara, Sergai, Simalungun, Pemko Tebing Tinggi dan Pemko Siantar.
 
“Awalnya kami ingin mengetahui dulunya permasalahannya tentang pembangunan rehab jalan usaha produksi, memang seperti yang dibicarakan pimpinan tadi terkait kajian, terkait dengan Permen LHK Nomor P.13 tahun 2020, disitu bisa kita kompirmasi desa Gambus Laut dan Perupuk itu memiliki kelompok Tani Hutan Cinta Mangrove yang sudah mempunyai izin HKm yang di terbitkan dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2018 dengan luas 456 Hektare itu mencangkup dua desa,“ terang Tahuk Roy Martin UPT KPH Wil II Pematang Siantar.
 
Dikatakan Tahuk, kelompok tani hutan cinta mangrovesebanyak 142 orang itu pun mewakili dua desaini yang mengajukan izin HKm dan baru itu dari desa Perupuk ataupun desa Gambus Laut. Jadi awalnya kemarin memang setiap kegiatan kelompok tani hutan itu harus memberikan laporan kepada kita sebagai kesatuan pengelola hutan KPH Wilayah Dua Siantar.
 
“Seperti yang kita ketahui memang dari kelompok tani hutan, awal bulan September 2020 ada menyampaikan kegiatan pembangunan untuk jalan kerambah kerang, kalau permasalahan awalnya mau di buat di Gambus Laut atau di Perupuk kita tidak mengetahui, Cuma yang di sampaikan sama kita akan di buat di pantai Sejarah, “ ujarnya.
 
Disebutkan Tahuk, terkait penebangan bakau pasti ada, dari hasil peninjauan lapangan itu pun bisa kita lihat di lokasi masih ada bekas tebangan tersebut, itu tidak kita pungkirikarena setiap pembangunan pasti ada yang dikorbankan, Cuma hitungannya tidak sampai acuannya seribu pohon, karena yang di usulkan ke kita rancangan bangunannya 2×200 meter yang masuk dalam kawasan hutan hanya 2×100 meter, selebihnya  itu sudah masuk perairan dan sudah di luar kawasan hutan.
 
“P.13 tahun 2020 tentang pembangunan sarana prasarana kawasan hutan istilahnya di perbolehkan menebang bakau dengan catatan kegiatan pembangunan sarana prasarana dengan tidak mengambil bahan-bahan dari hutan yang di maksud, dengan begitu hasil penebangan kita sampaikan kepada kelompok tani hutan maka di manfaatkan, jangan di ambil biarkan saja disitu, “ tandas Tahuk.
 
Dari RDP tersebut dapat kesimpulan yang disampaikan wakil Ketua DPRD Batu Bara, ada skala prioritas yang untuk kita patuhi regulasi dalam pengkajian studi pelayanan yang telah di sampaikan oleh Dinas Perikanan maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, memang untuk pembangunan rehabilitasi jalan produksi di pantai Sejarah adalah skala kecil yang tidak memerlukan kajian dan studi pelayanan baik itu dinas Perikanan selaku pos anggaran dan pengembang.
 
Reporter : Erwin
Editor : Diko

No comments

Powered by Blogger.