Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan RPJMD 2019-2023

 

Foto : Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP. (Erwin)

SUARA DESA -

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Ranperda tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (16/11/2021).

Turut hadir Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Batu Bara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batu Bara / Asahan, Asisten dan Staf Ahli, para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian serta Camat Se-kabupaten Batu Bara.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Batu Bara Safi’i SH. Dalam rapat Pendapat Akhir Fraksi di sampaikan oleh juru bicara masing-masing setiap Fraksi yaitu, Dian Suwarsono dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ahmad Fahri Meliala AMd dari Fraksi Gerindra H Abdul Aziz dari Fraksi Nasdem, Chairul Bariah SE dari Fraksi PAN, Rohadi dari Fraksi Golkar, H Rohadi dari Fraksi NKB, Azhar Amri AMK dari Fraksi PBB, Ahmad Badri dari Fraksi PPP, Citra Muliadi Bangun. SE dari Fraksi PKS dan Azuar Simanjuntak dari Fraksi Demokrat.

Berdasarkan atas pertimbangan yang telah disampaikan oleh Fraksi masing-masing dalam pendapat akhirnya, maka dinyatakan seluruh Fraksi dapat menerima dan menyetujui : Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran (TA) 2022.

Dalam kesempatan ini nota RPJMD di sampaikan oleh Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir. M. AP dalam pidatonya menyampaikan, perubahan RPJMD kabupaten Batu Bara dilakukan dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada pasal ayat (1) hurul C di sebutkan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan : terjadi perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, goncangan Politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan sosial.

Perubahan RPJMD Batu Bara disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1.Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan perkembangan keadaan.

2.Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

4.Tolak ukur keberhasilan Pemerintah daerah dibawahkepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai Visi-Misi dan program pembangunan daerah.

5.Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Ada pun 4 Ranperda di sampaikan sebagai berikut :

1.RPJMD Tahun 2019-2023.

2.Rancangan tentang Retribusi persetujuan bangunan gedung.

3.Rancangan tentang Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

4.Rancangan tentang perubahan atas Retribusi Daerah.

Reporter : Erwin

No comments

Powered by Blogger.