Ketua Komisi B DPRD Labura Soroti Proyek Tanggul Penahan Air di Desa Pulo Dogom

 

Foto : Tanggul penahan banjir yang baru dikerjakan pecah.

SUARA DESA -

Banjir besar yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara beberapa Minggu lalu, meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi warga Aek Kanopan. Selain menggenangi ribuan hektar lahan pertanian, banjir juga merendam ribuan rumah, sarana ibadah, sekolah dan harta benda.

Pasca kejadian bencana banjir tersebut, selain intensitas curah hujan yang tinggi, diduga ada beberapa faktor yang semakin memperparah  bencana banjir kali ini. Salah satunya, jebolnya proyek tanggul penahan yang beberapa bulan lalu dikerjakan di Sikopi-kopi Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pantauan awak media di lapangan, tidak ditemukan plank informasi mengenai pekerjaan namun  telah selesai dikerjakan.

"Tanggul penahan yang sedianya bisa jadi penahan banjir dan bermanfaat bagi warga sekitar malah jadi mendatangkan musibah," celoteh warga saat menunjukkan lokasi tanggul yang jebol kepada wartawan.

Terlihat tanggul penahan yang beberapa bulan lalu dikerjakan malah bisa pecah-pecah dan longsor di beberapa titik tanggul dengan kerusakan mencapai sepanjang 30 meter selain pecah, retak dan longsor, tanggul penahan juga jebol sekitar sepanjang 15 meter, yang mengakibatkan air banjir masuk menerjang perkebunan warga dan mengalir  sampai ke permukiman hingga merendam ribuan rumah warga Aek Kanopan.

Sementara, Jaslan (66) warga Aek Bange seberang juga menyesalkan ulah oknum Kontraktor Nakal yang diduga dengan sengaja menimbunkan batang pohon sawit di tanggul penahan, sehingga tanggul tidak kuat ketika diterjang derasnya air sungai dan diduga menjadi penyebab pecahnya tanggul.

"Ia ada pasti ada, ini kan sawit yang di bongkar ditimbunkan semua di sini," ucap Jaslan sambil menunjukkan tumpukan batang sawit yang terlihat di lokasi pecahnya tanggul.

Jaslan merasa kecewa atas pekerjaan tanggul penahan tersebut. Ia berharap dan meminta kepada  Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, agar turun kelokasi pembuatan tanggul penahan yang pecah..

"Mohonlah Pak Gubernur, agar ditinjau ini, kami menduga proyek pengerjaan ini dikerjakan asal-asalan," pintanya, Sabtu (12/11/2022).

Foto : Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Mufti Ahmad Dalimunthe.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Mufti Ahmad Dalimunthe saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsAppnya juga menyoroti perihal pengerjaan proyek tanggul yang dikerjakan tidak sesuai dengan semestinya. 

Ia juga mengatakan banjir besar di Labura beberapa hari lalu, yang menggenangi ribuan rumah warga salah satunya di sebabkan oleh jebolnya tanggul.

Ketua Komisi B DPRD Labura  itu meminta Gubernur Sumut untuk segera mengevaluasi dan mengganti kepala UPT Kualuh Barumun yang tidak memiliki niat baik untuk mengatasi berbagai persoalan banjir di Kabupaten Labura.

Tak cukup sampai disitu, Ia juga  meminta APH untuk memeriksa seluruh kegiatan proyek di bawah UPT Kualuh barumun yg dinilai banyak masalah.

"Kita dari Komisi B meminta agar pak Gubernur  untuk mengevaluasi dan mengganti Kepala UPT Kualuh Barumun, dan kepada Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa seluruh pekerjaan proyek tanggul mereka," Kata Politisi PDI Perjuangan Labura tersebut.

"Kami juga mencium bau tak sedap pelanggaran hukum dimana pihak kontraktor mengorek tanah timbun dari lahan warga tanpa izin bahkan sampai merusak lahan masyarakat, lalu tanahnya dijadikan tanggul, padahal semestinya tanah untuk proyek tanggul itu didatangkan dari luar, bukan dari lahan masyarakat didekat proyek tersebut", ucapnya.

"Persoalan ini besar, perusakan lahan masyarakat dan pengurangan volume proyek, proyek yang nilainya hingga milyaran rupiah faktanya tetap membuat banjir besar di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Komisi B menyesalkan dan menyayangkan uang negara miliaran rupiah seakan-akan tak bermamfaat. Oleh karenanya Komisi B meminta Bapak Gubsu utk mencopot Kepala UPT Pengelolaan Irigasi Kualuh Barumun," tegas Ketua Komisi B DPRD Labura.

Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Irigasi Kualuh Barumun Wijaya saat di konfirmasi wartawan berkali-kali melalui pesan WhatsApp di No 0811-6199-9xxx, tidak aktif.

Reporter : SS/OT