Bupati Deli Serdang : Berita Baik dan Benar Itu Dibutuhkan Masyarakat
SUARA DESA -
Saat ini, kebesaran pers di Indonesia bukan hanya bebas,
melainkan sudah memasuki fase super bebas. Kebebasan ini lahir
pasca reformasi tahun 1998.
"Kalau hari ini untuk di Indonesia,
persnya bukan bebas, tapi super bebas. Sekarang kebebasan pasca reformasi
itu mendapatkan ruang yang luas. Kalau soal kebebasan, saya kira sudah
mendapat tempatnya," ungkap Ketua Persadaindonesia.id yang juga Gubernur
Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo ketika menjadi narasumber pada
Talkshow Radio Deli Serdang Berseri (DSB) dari arena Hari Pers Nasional
(HPN) 2023 di Lapangan Astaka, Jalan Willem Iskandar, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2/2023).
Hanya
saja, sambung Ganjar, kebebasan pers yang luar biasa itu harus
dibarengi dengan tanggungjawab demi menghasilkan produk atau konten
berita yang baik dan mengedukasi.
"Mungkin hari ini ada
tambahannya, seperti yang disampaikan Presiden dan Ketua Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) tadi, harus bertanggungjawab. Setelah bebas
dapat, bertanggungjawab dapat, maka konten kita harus mengedukasi. Mesti
benar, tidak hoaks, tidak membully, menjadi tempat pertanggungjawaban
kepada masyarakat kita mendapatkan informasi yang baik. Tinggal
dimodifikasi, biar tidak jadul," terang Ganjar.
Kata Ganjar lagi,
untuk mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab, dibutuhkan
edukasi yang tidak pernah berhenti. Karena, ketika terjadi disrupsi,
tantangannya tidak hanya konten, tapi juga teknologi.
"Kita
sampaikan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) ini, hey kita ini
siaran konvensional kan. Tapi mestinya, ini bisa kita generate dengan
berjejaring melalui media sosial. Maka, medsos dari LPPL ini pun akan
serial dan menginformasikan kebaikan dengan terus menerus agar
masyarakat bisa cerdas. Dan pelajar pun bisa diedukasi terkait dengan
informasi," paparnya.
Menyikapi soal penyampaian aspirasi
masyarakat atas kebebasan pers yang luar biasa saat ini, Ganjar
menekankan agar semua pihak, baik media dan narasumber harus sama-sama
menjaga perasaan dalam koridor etis.
"Contohnya, media bertanya
pada narasumber, Bupati. Tidak menjudgement (menghakimi), tidak cynical
(sinis). Ditanya identitasnya juga mengerti. Kalau semua itu ada, jadi
sebagai narasumber wajib memberikan informasi. Jadi pemahaman kedua ini
juga harus menjadi baik dan eksepektasi publik yang pengen mendapat
informasi seterbuka mungkin. Maka itu, menjadi kewajiban untuk memberi
informasi," terang Ganjar.
"Bagaimana caranya? Kalau pakai
konvensional, koran cetak tidak dibaca. Kalau pakai online, rasanya
lebih dibaca. Kalau dia kan butuh kuota atau wifi. Asal ada wifi gratis.
Dan ini artinya, kehausan-kehausan kanal yang dibutuhkan anak muda,
tinggal kita yang tua (pemerintah) yang mengaturnya dengan baik. Kalau
radio, umpamanya. Syarat radio, pemancarnya harus di mana, kantornya di
mana. Sepertinya harus diubah. Karena itu sudah terdisrufsi. Sekarang
tempatnya di digital. Di peralatan gadget. Sekarang siapa saja bisa
membuat, tinggal kita atur saja," jelas Ganjar.
Di kesempatan
yang sama, Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan menegaskan selama ini
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang selalu menjalin hubungan
baik, berkolaborasi dengan media dalam upaya mendukung pembangunan di
Deli Serdang.
"Kita semua merasa keberadaan pers itu penting.
Oleh karenanya hubungan yang baik, menjaga komunikasi yang lancar,
informasi yang terbuka terus diupayakan. Memastikan informasi-informasi
yang disampaikan itu baik dan benar. Informasi yang tidak menjudge,"
tegas Bupati.
Kembali disampaikan Bupati, masyarakat butuh berita
yang baik dan benar. Walaupun kadang-kadang badnews (berita buruk)
kerap diartikan jadi goodnews (berita baik).
"Kalau di medsos
yang kita pikir, kita duga, ada unsur-unsur ekonomi, yang penting
disaksikan banyak orang. Intinya, melalui proses edukasi, proses-proses
literasi nanti akan terbentuk suasana sedemikian rupa, bahwa berita baik
dan benar itu dibutuhkan masyarakat," pungkas Bupati.
Sementara
itu, Direktur Radio Republik Indonesia (RRI), Hendratmo untuk
mengantisipaso disrufsi informasi melalui teknologi agar tetap bisa
mengedukasi masyarakat, maka dibutuhkan edukasi yang terus menerus.
"Solusinya adalah edukasi dan literasi," sebutnya. (*)
No comments